Pendidikan dan Kedaulatan Kaum Perempuan - Ata Diken

Malala Yousufzai, aktivis pendidikan. Sumber foto: mydailyalerts.com

Jika Anda mendidik seorang pria

maka seorang pria akan terdidik.

Tapi jika Anda mendidik seorang perempuan,

sebuah generasi akan terdidik.

(Brigham Young)

Saya mengawali artikel ini dengan sebuah deklarasi preskriptif dari Dian Sastrowardoyo bahwa sesungguhnya “entah memilih berkarier atau menjadi pegelola rumah tangga, seorang perempuan wajib berpendidikan tinggi karena ia akan menjadi ibu”. 

Saya katakan demikian karena tidak jarang saya menemukan banyak komentar miring yang dilontarkan oleh masyarakat, khususnya di NTT kepada beberapa kawan perempuan saya seperti, “sedih ya, sekolah tinggi tinggi bahkan sampai S-2 tapi cuma jadi ibu rumah tangga”.

Jujur, sampai di situ, hati saya pilu. Di sini, saya tidak sedang menyalahkan orang yang berkomentar sambil pada saat yang sama membela kawan perempuan saya itu. 

Sebaliknya, saya coba mengajak pembaca untuk merenungi hal yang jauh lebih substansial yang menjadi akar dari semua lingkaran setan perlakuan diskriminatif terhadap kaum perempuan tersebut yakni tradisi dominasi partriarki dan kebodohan publik.

Dua hal di atas merupakan penyebab paling dominan. Pada yang pertama, budaya partiarki menjadi landasan utama di mana semua tata kelola masyarakat dibentuk semata-mata dari perspektif kaum laki-laki. 

Sementara itu pada yang kedua, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat berimbas pada lemahnya konsolidasi sipil, membuat tindakan perubahan berbasis keadilan gender nyaris mustahil dilaksanakan.

Bertolak dari kenyataan di atas, dalam artikel ini, saya coba menganalisis sekaligus menjawab beberapa pertanyaan berikut: 

Pertama, bagaimana proses pendidikan meningkatkan kedaulatan peran kaum perempuan? Kedua, strategi pendidikan seperti apa yang mesti diterapkan agar kedaulatan peran perempuan bersifat berkelanjutan?

Ketiga, sejauh mana urgensitas konsolidasi sipil dalam mengubah tatanan dan kebijakan politik yang tidak peka karakteristik gender?

Lima Alasan 

Mengapa Perempuan Butuh Pendidikan

Sumber foto: Kompasiana.com

Terdapat banyak alasan mengapa perempuan membutuhkan pendidikan. Namun, dalam rangka meningkatkan kedaulatan peran kaum perempuan, saya mencatat sekurang-kurangnya lima alasan, antara lain:

Pertama, pendidikan membentuk pola pikir yang kritis.

Siapa pun pasti akan sepakat bahwa perkembangan dan kemajuan peradaban berawal dari cara berpikir. Penemuan roda misalnya, dimulai ketika orang memikirkan bahwa lebih mudah menggelindingkan sebuah benda daripada menyeretnya. 

Demikian pula halnya sistem demokrasi, ilmu farmasi, psikologi, biologi, paleontologi, dan seterusnya diprakarsai oleh cara berpikir dialektis kritis.

Sebenarnya, cara berpikir seperti itu merupakan sebuah habitus yang didengungkan oleh para ilmuwan sejak kelahiran abad pencerahan. 

Filsuf Immanuel Kant misalnya, menulis secara preskriptif agar setiap orang berani berpikir dari dirinya sendiri melalui adagium “Sapere Aude!”, “Beranilah untuk Berpikir!”

Dalam konteks ini, berpikir kritis memungkinkan kaum perempuan menjadi makhluk yang otonom sejak dalam pikiran karena dengan demikian mereka tidak melulu bergantung pada orang lain terutama kaum laki-laki.

Metode ini dapat meruntuhkan klaim sewenang-wenang masyarakat bahwa pada dasarnya kaum perempuan sulit berpikir logis karena terlalu mengandalkan karakter emosional.

Walaupun demikian, berpikir kritis bukanlah sebuah anugerah yang taken for granted, melainkan mesti dipelajari, dilatih. Untuk itu, butuh pendidikan. 

Sebab melalui pendidikan, kaum perempuan dilatih untuk berpikir secara kritis tentang berbagai fenomena dari beraneka perspektif sehingga dapat mengambil keputusan secara taktis dan bijak.

Selain itu, melalui pendidikan, kaum perempuan dimampukan untuk berpikir kritis sekaligus mempertanyakan segala sesuatu yang diterima secara umum sebagai hal yang konvensional termasuk peran gender yang dipatenkan masyarakat saat ini.

Kedua, memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas.

Agar bisa mewujudkan poin pertama di atas, kaum perempuan wajib mengakses berbagai informasi yang membuka wawasan dan pengetahuan mereka. 

Memang, di era digital seperti sekarang, semua orang bisa mengakses pelbagai jenis informasi. Meskipun demikian, tindakan mengorganisasi pelbagai informasi agar menghasilkan pengetahuan tertentu hanya dapat terlaksana jika orang mengakses kancah pendidikan.

Dengan kata lain, pendidikan dapat dilihat sebagai besi berbentuk tabung pada pistol yang mencegah sebuah peluru mengarah ke segala arah. Justru melalui tabung (pendidikan) itu, sebuah peluru (pengetahuan) memiliki kekuatan luar biasa untuk menuju ke satu arah. 

Pendidikan membantu kaum perempuan untuk membuktikan bahwa mengetahui semua hal itu berbeda dengan mengetahui sesuatu. Sebab, mengetahui sesuatu butuh konsentrasi, keuletan, dan disiplin yang tinggi. Itulah alasannya mengapa pengetahuan—disebut Geoff Burch dalam Resistance is Useless—sebagai kekuatan.

Ketiga, membantu urusan finansial keluarga.

Mengatur keuangan keluarga bukanlah perkara mudah. Seperti pandangan umum yang mengatakan bahwa keluarga adalah unit terkecil sebuah negara, mengelola roda keuangan sebuah keluarga merupakan cara paling dekat dengan melakukan demokrasi keuangan sebuah negara.

Mengelola biaya konsumsi anggota keluarga, proses produksi rumah tangga, ongkos pendidikan dan kesehatan anggota keluarga, dan seterusnya merupakan tanggung jawab seorang ibu yang membutuhkan kecerdasan tinggi.

Mengingat ekonomi keluarga tidak bisa lepas dari ekonomi global, kecerdasan dalam membaca geliat pasar sangat dibutuhkan. Tentu saja, dengan demikian, seorang perempuan (baca: ibu) membutuhkan pendidikan yang tinggi. 

Saya katakan demikian karena hanya melalui pendidikan, ia mampu mengakses pelbagai informasi yang berguna bagi pelaksanaan perannya dalam keluarga.

Keempat, modal untuk mendidik anak-anak.

Tujuan utama pendidikan, kata Herbet Spencer, bukanlah semata-mata mengakses pengetahuan, tetapi menghasilkan tindakan. 

Sepakat dengan argumen Spencer, kaum perempuan sangat membutuhkan pendidikan karena mereka akan menjadi seorang ibu. Tidak perlu mengutip berbagai penelitian ilmiah untuk membuktikan argumentasi sederhana saya di atas.

Mustahil membayangkan masa depan yang cerah dari seorang anak yang dilahirkan dan hidup tanpa sosok seorang ibu atau perempuan yang tidak terdidik. 

Disebut demikian karena bahkan Teilard de Chardin pun pernah menulis, “Sejak aku mulai bangkit dan membentuk diriku, ternyata segala sesuatu berkembang dalam diriku dengan ditatap dan dipengaruhi oleh seorang perempuan”. 

Artinya, proses perkembangan hidup seorang anak baik itu kualitas intelektual, emosional dan spiritual, maupun quantum quotient (QQ) sangat ditentukan oleh kecerdasan pendidik terdekatnya yakni seorang ibu.

Namun, menjadi ibu bukanlah perkara mudah. Itulah sebabnya, tidak semua perempuan yang melahirkan seorang anak otomatis menjadi seorang ibu. Saya katakan demikian karena menjadi seorang ibu merupakan sebuah proses yang berlangsung terus menerus, dan pendidikan memungkinkan itu terjadi.

Hal ini yang membedakan antara pendidikan demi pengetahuan dan pendidikan demi tindakan. 

Pada yang pertama, seorang perempuan melihat pendidikan semata-mata sebagai sarana untuk memperoleh pengetahuan secara kognitif. Apalagi di dunia digital seperti ini, tidak jarang model pendikan hanya memenuhi syarat kognitif dan mengabaikan dimensi lain.

Sementara pada yang kedua, seorang perempuan melihat pendidikan sebagai sarana yang membentuk pola pikir dan pola tindak sebagai seorang manusia. 

Dimensi ini cenderung absen dalam model pendidikan virtual yang luput memerhatikan aspek perjumpaan aktual antara pendidik dan peserta didik. 

Oleh karena itu, seorang perempuan perlu mengakses pendidikan yang mengubah dirinya menjadi sesuatu yang lain: seorang ibu bagi anak-anaknya.

Sumber foto: risingkashmir.com

Kelima, memperbaiki kebijakan politik.

Perempuanlah yang paling menderita ketika air minum yang bersih, bahan bakar, dan lingkungan yang sehat tidak tersedia. 

Di sini, saya tidak sedang membahas ketangkasan kaum perempuan di ranah privat. Sebaliknya, saya ingin mengedepankan dimensi lain yang cenderung tidak terbaca dalam register sistem politik, yakni sifat peka kaum perempuan. 

Bagi saya, keunggulan seperti itu bisa dikembangkan secara lebih inklusif dalam kategori yang lebih luas yakni kepublikan atau konteks masyarakat luas pada umumnya. 

Menempatkan karakter kaum perempuan tersebut sebagai strategi politik merupakan hal yang penting. Saya katakan penting karena hanya dengan cara seperti itulah, politik menemukan wajahnya yang paling fundamental: keterlibatan sosial. Sebab, tidak ada politik tanpa keterlibatan dan tidak ada keterlibatan tanpa ada sikap peka.

Konsolidasi Sipil Memperkuat Kedaulatan Kaum Perempuan

Tanpa ada konsolidasi sipil, minimal diantara sesama kaum perempuan, mustahil sebuah sistem politik yang sadar terhadap keadilan gender dapat terwujud. 

Selama ini, terlampau mengutamakan perangkat hukum dalam mengakomodasi pelbagai tuntutan kaum perempuan, diskusi tentang keadilan gender absen memerhatikan dimensi pengakuan dan equity. 

Akibatnya, tuntutan kaum perempuan terpolarisasi dan sulit menemukan kesepakatan antara tuntutan diantara kaum perempuan perkotaan dan kaum perempuan pedesaaan, kaum perempuan heteroseksual dan kaum perempuan LGBT, kaum perempuan Islam atau Katolik dan kaum perempuan Ahmadiyah.

Selain itu, peningkatan peran kaum perempuan hendaknya bukan semata-mata merupakan urusan kaum perempuan melainkan urusan semua orang, urusan kita semua. 

Melalui projek konsolidasi sipil, strategi memperbaiki kualitas peran kaum perempuan tidak lagi menyasar individu per individu melainkan berdasarkan komunitas baik itu dalam kategori orientasi seksual, kewilayahan, agama, kepentingan politik, dan seterusnya. Konsolidasi sipil juga memungkinkan keadaulatan kaum perempuan berlangsung sepanjang waktu atau berkelanjutan.

Apa yang Harus Dibuat?

Memang, cukup sulit membayangkan adanya sebuah konsolidasi sipil yang meyakinkan saat ini. Oleh karena itu, saya menawarkan satu-satunya strategi yang menjadi pegangan akhir bagi semua kita: didiklah generasi muda!

Apakah strategi ini saya utarakan karena saya terlanjur pesimis? Tentu saja, tidak! Sebaliknya, saya optimis sebab mengutip pepatah Arab, "belajar di masa tua (dewasa) itu seperti tertera di pasir sementara belajar di masa muda, terpahat pada batu".

EduCenter sebagai pusat pendidikan terlengkap di BSD City dan Serpong.

Dalam rangka menjawabi pertanyaan di atas, saya menawarkan pembaca untuk menjadikan EduCenter sebagai salah satu pilihan dalam bidang edukasi. 

Dengan memiliki lebih dari 20 (dua puluh) lembaga pendidikan/tempat kursus dan 1 (satu) pre-school, EduCenter merupakan sebuah alternatif yang menjanjikan karena membawa pendidikan lebih dekat dengan masyarakat, terutama keluarga (selengkapnya, bisa dicek di sini).

Saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar mengenai konsep dan metodologi pendidikan yang ditawarkan oleh EduCenter. Anda bisa membayangkan sendiri, keindahan dunia macam apa yang akan anak Anda temui jika ia bergabung dalam kancah pendidikan yang memiliki banyak alternatif seperti pendidikan formal, berbagai pelatihan, kursus, pengembangan minat dan bakat, peluang bersosialisasi, dan masih banyak lagi? 

Inovasi di bidang metode pendidikan seperti itu mesti perlu disosialisasikan agar publik tahu bahwa dunia pendidikan perlu berevolusi sesuai zaman dan konteks peserta didik. Tentu, dengan konsep seperti itu, pendidikan yang ditawarkan bukan hanya meningkatkan kapasitas intelektual tapi juga kapasitas emosional, kebudayaan, dan spiritual. 

Singkatnya, dengan model pendidikan seperti ini, saya sangat yakin, akan ada perubahan dalam metode gerakan kaum perempuan, substansi persoalan yang diangkat, dan daya gedor dalam cara kaum perempuan menggalang kekuatan.

#educenterid